Fakfak – Dinamika Pilkada Fakfak 2024 hari ini, membuat Kader Gerindra yakni Untung Tamsil itu dizolimi dalam memenangkan Konstestasi Pemilukada di Fakfak 2024, yang dimulai dari proses diskualifikasi oleh Bawaslu Fakfak dan KPU Fakfak hingga dengan kecurangan yang terjadi di 27 November oleh penyelenggara pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Mafis (TSM).
Akibat itulah, Massa pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom berjargon Utayoh nomor urut 1 menduduki Kantor Bawaslu Fakfak, Kamis (05/12/2024).
Sehingga, membuat Massa melakukan aksi dengan membentangkan spanduk berisikan aspirasi dan juga orasi secara bergantian di pelataran Kantor Bawaslu Fakfak Papua Barat.
Massa Aksi yang terdiri dari pemilik hak ulayat di area Kantor Bawaslu dan KPU Fakfak itu menduduki Kantor Bawaslu Fakfak dengan membuat adat di depan kantor bawaslu untuk menuntut keadilan demokrasi di pilkada fakfak 2024.
Massa pendukung tersebut meminta dengan hormat untuk Presiden Prabowo Subianto, Kapolri dan Panglima TNI melihat Demokrasi Fakfak yang hancur di Pilkada 2024.
“Kami menolak semua proses perhitungan suara pada 17 distrik di Kabupaten Fakfak KPT 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penghitungan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati,” ujar orator aksi, Abdul Gani Ishak Bauw kepada awak media di Fakfak.
Abdul Gani menyebutkan, dari laporan aduan yang diajukan ke Bawaslu Fakfak semuanya ditolak, sehingga pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut.
“Kami dengan tegas menolak hasil Pilbup 2024, karena tentunya ada TSM yang menonjol, kenapa Bawaslu Fakfak bisa memproses laporan dari Tim Santun, kenapa kami tidak,” ujarnya.
Abdul Gani mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan tidak diprosesnya laporan Utayoh terkait dengan TSM.
“Hari ini kami menegaskan demokrasi Fakfak tercoreng lantaran hanya memproses laporan dari satu pihak saja,” tuturnya.
Abdul Gani Bauw juga salah satu tokoh adat (Raja Rumbati) itu memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri untuk melihat dan mendengar polemik Pilkada Fakfak 2024. (LF/AER)
